Kota Sorong, mediabetewnews.com – Mendapat dukungan pendanaan dari UNICEF, Yayasan Tifa Mandiri menginisiasi kegiatan workshop Pembentukan Jejaring Layanan Triple Eliminasi. Kegiatan selama dua hari tersebut berlangsung di Vega Prima Hotel, 16-17 Juli 2025.
Workshop diikuti perwakilan dari RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, 10 puskesmas, 6 RS swasta dan klinik mandiri swasta.
Perwakilan UNICEF Papua Barat dan Papua Barat Daya dokter Yohan dalam sambutannya mengatakan, kota Sorong menjadi lokasi demonstrasi terkait jejaring layanan untuk ibu hamil san anak.
” Banyak terjadi layanan pemeriksaan ibu hamil namun tidak sempat diinformasikan ke dinas kesehatan atau yang lebih tinggi sehingga terkadang kita kehilangan data dan informasi terkait situasi pelayanan ibu hamil dan anak baru lahir di kota Sorong,” tuturnya.
Yohan menyebut bahwa perlunya dilakukan diskusi untuk membahas jejaring layanan teritama di kalangan swasta, RS maupun klinik.
” Mungkin data layanannya ada sehingga perlu disampaikan ke dinas sehingga bisa dirangkum,” ujarnya.
Ia menambahkan, tak hanya data, logistik dan penguatan-penguatan lainnya diperlukan dalam rangka pelayanan nantinya.
Yohan berharap, selain diskusi nantinya kita juga akan menyepakati bersama-sama alur pelayanan yang juga melibatkan pihak swasta, bukan hanya pihak pemerintah saja.
” Semua data terkait layanan ini yang masuk ke dinas kesehatan setempat dijadikan acuan untuk perencanan atau kegiatan-kegiatan strategis yang berkaitan dengan layanan tersebut,” ujarnya.
Perwakilan dari UNICEF Papua Barat dan Papua Barat Daya ini memastikan bahwa dari kegiatan hari ini akan dilihat apakah dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan lanjutan.
Semoga selama dua hari ini setiap peserta mendapat sesuatu yang positif.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, dokter Netty Naomi Sagrim dalam sambutannya yang dibacakan pengelola program HIV dokter Mavkren menyebut bahwa pemeriksaan ibu hamil di tahun 2023 paling banyak dilakukan di layanan swasta, seperti praktek bidan mandiri dan praktek dokter.
” Jumlahnya mencapai 29,5 persen, di rumah bersalin 12,9 persen, di puskesmas dan pustu 20,7 persen, serta RS sebanyak 12,8 persen,” tuturnya.
Di sisi lain profesi terbanyak yang memberikan layanan pemeriksaan ibu hamil dan anak baru lahir, 73,7 persen, sedangkan dokter spesialis kandungan dan kebidanan sebanyak 24,4 persen.
Mavkren juga menyebut bahwa berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain penyediaan logistik regent HIV, sipilis dan hepatitis B, belum berjalannya sistem rujukan tes HIV maupun ibu hamil poaitumif HIV dan hepatitis B untuk tata laksana lebih lanjut serta pencatatan dan pelaporan yang lebih lengkap.
Untuk itu diperlukannya jejaring antara fasilitas kesehatan pemerintah dengan layanan praktek mandiri guna memperkuat cakupan pemeriksaan HIV, sipilis dan hepatitis B pada ibu hamil dan juga ibu hamil dengan HIV.
” Pertemuan hari ini untuk kita berproses dan bekerjasama mencegah penularan HIV, sipilis dan hepatitis B pada ibu hamil dan bayinya,” kata Mavkren.
Penulis : Edi
