Kota Sorong, mediabetewnews.com – Sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Special Procedure Mechanism) menyurati pemerintah Indonesia maupun perusahaan PT Global Papua Abadi yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke.
Para pelapor khusus menyoroti dugaan dan dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup akibat PSN Merauke.
Sembilan pelapor khusus PBB telah meminta tanggapan pemerintah Indonesia maupun PT Global Papua Abadi untuk memberikan klarifikasi termasuk menganalisis kemungkinan untuk menghentikan PSN. Pada tanggal 6 Mei 2025 lalu pemerintah Indonesia memberikan tanggapan.
Solidaritas Merauke yang diwakili Teddy Wakum menilai, pemerintah Indonesia telah membantah informasi dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang terjadi. Menurutnya, bantahan itu tanpa realitis empirik sebab peristiwa hingga saat ini masih terjadi.
” Pemerintah Indonesia berusaha menghindari permintaan informasi atau klarifikasi dari para pelapor khusus PBB dengan memberikan jawaban yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang terjadi,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Rabu, 18 Juni 2025.
Teddy Wakum menyebut bahwa tanggapan itu memperlihatkan keengganan pemerintah menyelesaikan masalah yang terjadi dan memperpanjang permasalahan HAM dan lingkungan dari kebijakan PSN Merauke yang juga telah menjangkau tempat lain di luar Merauke.
Dia juga menyebut bahwa tanggapan yang disampaikan pemerintah dinilai bermasalah dan tidak dapat diterima, bertentangan dengan hukum konstitusi Indonesia, bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM terkait PSN Merauke. Tanggapan itu bertentangan dengan standar HAM internasional.
” Kami meragukan komitmen pemerintah untuk memajukan dan melindungi HAM sesuai kerangka hukum HAM internasional jika program PSN masih terus dilanjutkan,” kata Teddy Wakum.
Aktivis yang getol menyuarakan isu-isu lingkungan ini menambahkan, Solidaritas Merauke mendesak para pelapor Khusus PBB melakukan tindakan pemantauan langsung atas informasi-informasi pelanggaran HAM dan lingkungan hidup di Merauke, Papua.
” Kami juga meminta para mandat special rapporteur mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan PSN guna mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang semakin luas di Merauke dan tempat lainnya,” tutupnya.
Penulis : Edi
