Bintuni, mediabetewnews.com – Gerakan Masyarakat sipil yang terdiri dari Perkumpulan Panah Papua, Himpunan Pemuda Moskona dan Koalisi Pemuda Teluk Bintuni melakukan advokasi pengakuan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Inisiasi ini telah dimulai sejak tahun 2024 melalui program Amankan Tanah dan Hutan Papua (AMAHUTA) bersama Foker LSM Papua dan Samdhana Institute.
Ketua Himpunan Pemuda Moskona (Hipmos) Piter Masakoda mengungkapkan, pemetaan sangat penting untuk mengetahui luas wilayah suku Moskona itu sendiri. Pemetaan ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat Suku Moskona yang mencakup sembilan distrik dan sekitar 80 kampung dengan total entitas marga yang terdaftar sementara sebanyak 47 Marga.
Proses pemetaan suku melalui beberapa tahap yang dimulai sejak pertengahan tahun 2024 dimulai dengan sosialisai, lokakarya, kunjungan lapangan. Hingga saat ini proses kesepakatan batas tahun 2024 telah diselesaikan.
” Kami telah memfasilitasi kepakatan batas antara suku Moskona dengan suku Sough dan Sebyar,” ujar Piter Maskoda, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa di tahun 2025 ini pihaknya telah memfasilitasi kesepakatan batas antara suku Moskona dengan suku Maysomara, Ireres, Mpur dan Meyah dengan luasan total yang telah disepakati dan siap diusulkan seluas 565.270 hektare.
Ketua Koalisi Pemuda Teluk Bintuni, Ruben C. Frasa menyampaikan bahwa dokumen usulan sebagai mitra kerja bersama Hipmos dan Panah Papua melakukan pemetaan dari suku tetangga yang ada. Apa yang kita laksanakan sejak awal.
” Kita tetap akan mendorongnya k pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengakomodir pengakuan hak masyaraakt adat,” ujarnya.
Ruben berharap, pengakuan MHA suku Moskona bisa kami dapatkan pada saat Musyawarah Besar (Mubes) suku Moskona yang direncanakan di bulan ini.
Ia juga berharap, panitia MHA melakukan verifikasi setelah dokumen usulan diserahkan ke pemerintah daerah sehingga pada momen Mubes nanti Bupati Teluk Bintuni menyerahkan SK Pengakuan MHA suku Moskona.
Ruben menyebut, pengakuan merupakan salah satu penghargaan bagi kami. Suku Moskona satu dari tujuh suku yang sudah berjuang membawa nama baik kabupaten Teluk Bintuni
Dirinya mengajak, mitra kerja yang ingin berkolaborais untuk turut mendukung terselenggaranya mubes suku Moskona sehingga event ini dapat menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi masyarakat adat suku Moskona dan penda Teluk Bintuni.
Ruben mengaku bahwa pihaknya telah jmembuka kerja sama dengan mitra lainnya untuk mendukung melanjuitkan pemetaan partisipatif wilayah adat yang saat ini dijalankan.
Ia juga mengaku bahwa masih banyak komunitas marga yang belum identifikasi sehingga perlu dukungan berbagai pihak untuk melanjutkan inisiatif baik ini.
Aktivis yang kerap disapa Ruben itu menyebut, organisasinya telah merencanakan pemetaan partisipatif di wilayah-wilayah marga seperti identifikasi wilayah adat marga Mosror, Aisnak dan Mesyem.
” Pengakuan negara terhadap komunitas masyarakat adat suku Moskona sangatlah penting,” kata Ruben.
Sementara itu Ketua Perkumpulan Panah Papua Sulfianto mengatakan bahwa saat ini keberadaan masyarakat adat suku Moskona terancam akibat adanya klaim negara atas tanah dan hutan secara sepihak.
Klaim ini kata Sulfianto dilakukan dengan berbagai cara, seperti klaim kawasan hutan negara tanpa persetujuan dari masyarakat adat.
Oleh karena itu, dengan tuntasnya pemetaan partisipatif ini maka tahap selanjutnya adalah masyarakat adat suku Moskona menyiapkan dokumen usulan kepada pemda Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan pengakuan.
Sulfianto berharap, wilayah adat suku Moskona dapat terlindungi dan selanjutnya perjuangan untuk merebut kembali hak kelola tanah dan sumber daya alam milik mereka dapat dilakukan.
” Perjuangan itu harus dilakukan sehingga suku Moskona berdaulat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki,” harapnya.
PENULIS : EDI
