SORONG, mediabetewnews.com – Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) telah mengumumkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 4 Perusahaan Tambang di Kabupaten Raja Ampat.
Setelah Presiden umumkan cabut izin, antusias masyarakat Papua yang mengecam perusahan tambang mulai dingin.
“Isu nikel perlahan-lahan redup atau dimasukan kedalam peti es. Keadaan mulai hening dan berjalan normal, ” kata Senator Agustinus R. Kambuaya melalui siaran pers yang diterima media ini, Senin (23/6/2025).
Menurutnya, belum ada pertanyaan (sense of Control) dari masyarakat untuk mulai bertanya, mana salinan keputusan pencabutan?
“Apakah pencabutan dilakukan dalam bentuk SKB Menteri, SK Presiden atau surat keputusan Presiden? Pertanyaan – pertanyaan ini belum muncul, ” kata Senator ARK
Minimal keputusan itu, kata Senator ARK, bisa dituangkan dalam bentuk tertulis. Mengapa tertulis, karena bukti hukum kita adalah soal legalitas yang tertulis.
Nah, kekritisan mempertanyakan semacam inilah yang membuat pemerintah pusat tidak melihat persoalan ini serius.
“Advokasi tambang ini baru sampai pada tahan isu dan berita media. Harusnya berita-berita itu tertuang dalam produk hukum yang berkekuatan tetap dan tertulis, ” ujar Senator ARK.
Karena itu, menurut Senator ARK, Orang Papua dan Masyarakat adat perlu untuk mengatur dan menata diri bersama. Perlu ada pertemuan bersama 6 gubernur, 6 MRP, DPR RI dan DPD Dapil Papua.
“Kita perlu duduk bersama untuk membicarakan gejolak Investasi dan pembangunan di Tanah Papua, ” kata Senator ARK.
Menurut Senator ARK, perlu semacam Protokol Investasi yang isinya mengatur tentang pertama Pengakuan Masyarakat Adat melalui Mekaniame.
Pengakuan mulai dari RT, Regulasi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga di tingkat Provinsi. Yang kedua, lanjut Senator ARK, sensus orang asli Papua.
“Setelah wilayah dan Potensinya di petakan, orang-orangnya di sensus. Agar kita tau, luas wilayah, hak milik dan jumlah orang asli Papua yang pasti, ” kata Senator ARK.
Semua ini harus kita kerjakan didalam rumah kita sendiri Papua.
“Jika tidak kita bangun Mindset dan langkah bersama, kita tetap akan di lupakan dunia. Hari ini tambang raja Ampat, besok isu sawit, kita akan habis energi untuk mengawal setiap pergerakan modal, ” tutur Senator ARK.
Pihak lain yang akan memproduksi kebijakan dan isu di tanah Papua ini, sementara kita ada pada posisi yang berteriak dan ribut.
“Habis satu isu pindah lagi satu isu. Sulit kita mencapai sebuah target dan Goal Visi Bersama. Kita mengekor pada isu-isu yang di Produksi pihak lain, karena tidak clearnya, sehingga posisi otonomi khusus, masyarakat adat semua berada pada subordinasi struktur atau relasi kuasa dari pihak lain, ” kata Senator ARK memaparkan dalam siaran persnya.
Karena itu, Seantor ARK tekankan, sekali lagi ROAD MAP INVESTASI PAPUA harus di persiapkan kita, harus membangun sebuah system yang mapan antara lembaga untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Perjuangan kita bertumpu pada system yang mapan dan baik. Kita butuh super tim bukan superman. Sebab hegemoni system ini, mindset dan regulasi bukan soal isu dan kedudukan jabatan yang menentukan.
“Jika kita tidak duduk bersama untuk bicarakan hal ini, percayalah hidup kita akan selalu mengejar setiap isu dan kebijakan dari pihak lain. Kita akan kelelahan, karena ada pihak lain kapital yang mengatur semua aspek bisnis dan perdagangan. Ayo mari membangun mindset, system dan Regukasi yang kuat untuk nemprotekei kepentingan kita Masyarakat dan Orang Asli Papua,” kata Senator ARK menutup siaran persnya.
