Kota Sorong, mediabetewnews.com – Penggunaan produk dalam negeri terlebih khusus produk lokal menjadi sangat penting untuk pembangunan daerah.
Karena itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Papua Barat Daya, yang digelar di Belagri Hotel Sorong, Kamis, 31 Juli 2025.
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Jhony Way saat membuka kegiatan menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dari Papua Barat Daya dalam setiap kegiatan pembangunan di daerah.
Menurutnya, masyarakat harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri, khususnya yang memang sudah tersedia dan diproduksi di Papua Barat Daya.
” Penggunaan produk lokal dalam kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya. Produk lokal harus menjadi prioritas,” ujar Jhony Way.
Mantan penjabat sekda PBB mengingatkan, pemahaman terhadap potensi dan ketersediaan produk di daerah dikedepankan sebelum melakukan perencanaan kegiatan dan penyusunan DPA.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai barang yang kita datangkan dari luar sudah tersedia si daerah.
” Kalau bisa di produksi di daerah kenapa tidak dilakukan asalkan sesuai dengan standar mutu,” kata Jhony Way.
Ia menekankan, produksi lokal menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan mendorong ekonomi daerah
Tak hanya itu, standarisasi produk lokal menjadi sangat penting bagi pelaku UMKM agar produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dan dipercaya untuk digunakan dalam proyek-proyek pemerintah.
Jhony Way memastikan bahwa kedepan pemda telah berkomitmen membuka program-program pendidikan vokasi dan fakultas baru di universitas negeri yang akan dibangun di Papua Barat Daya.
” Pendidikan kita harus menghasilkan keterampilan, bukan hanya ijazah. Kita dorong agar generasi muda benar-benar siap menghadapi dunia kerja dan menciptakan produk sendiri,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dianas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya, Suardi mengatakan bahwa pemerintah menekankan pentingnya penggunaan produk-produk yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama dalam upaya menjamin kualitas dan keselamatan bagi konsumen.
Suardi mencontohkan penggunaan helm berstandar SNI, yang terbukti memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna jalan. Menurutnya, produk tanpa standar justru berpotensi membahayakan.
Ia mengingatkan, dalam penyusunan APBD telah diamanatkan minimal 30 persen penggunaan produk dalam negeri sebab hal ini sejalan dengan semangat mendukung pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.
” Kalau produk yang kita butuhkan ada di daerah, tidak perlu ambil dari luar. Ini bagian dari keberpihakan terhadap UMKM lokal,” kata Suardi.
Lebih lanjut Suardi mengatakan, dalam hal pembinaan, pemda bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang kini telah berdiri sebagai lembaga mandiri.
Ia menegaskan bahwa BSN memiliki tugas membimbing dan mendampingi pelaku usaha dalam proses penerapan standar terhadap produk-produk mereka.
Suardi mengaku bahwa upaya mendapatkan standarisasi produk masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pendataan potensi produk daerah.
Sebagai provinsi yang baru berusia dua tahun, Papua Barat Daya masih terus melakukan pemetaan terhadap potensi pelaku usaha di kabupaten/kota.
” Kami seringkali kesulitan mendapatkan data dari dinas-dinas kabupaten/kota, meski sudah bersurat secara resmi. Ini yang menjadi tantangan terbesar kami,” ujar Suardi.
Penulis : Edi
