SORONG, mediabetewnews.com – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut izin-izin tambang yang merusak lingkungan di Raja Ampat mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat Daya, Fredrik Ronaldo Yesnath.
Fredrik menyampaikan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, khususnya nelayan dan masyarakat adat.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 4 izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat yang telah dicabut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, serta tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Lebih lanjut, Fredrik menyayangkan adanya tudingan dari sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab kepada anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor (PFM). Tudingan tersebut menyebutkan bahwa PFM tengah melakukan manuver politik untuk melindungi kepentingan oligarki dengan dalih hilirisasi.
“Menurut saya, tuduhan seperti itu sangat tidak relevan. Siapa pun memang bebas berekspresi, tetapi jika sudah berani bersuara di media sosial, seharusnya berbicara berdasarkan data. Jangan hanya melempar pepesan kosong tanpa dasar yang kuat,” tegas Fredrik.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, sudah cukup mengenal rekam jejak PFM. Sejak sebelum menjabat sebagai anggota DPD RI, PFM dikenal aktif menyuarakan kepentingan masyarakat, membela hak-hak adat, serta memperjuangkan suara Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat pusat.
“PFM terjun ke politik bukan untuk mengejar jabatan, tetapi karena ia memahami bahwa perjuangan untuk masyarakat perlu diperjuangkan melalui jalur yang tepat. Beda dengan oknum-oknum yang hanya bisa koar-koar tanpa bukti dan kerja nyata,” ujarnya.
Fredrik juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba oleh isu-isu yang bersifat provokatif dan menyesatkan. Menurutnya, tanah Papua adalah tanah yang diberkati. Karena itu, setiap langkah harus dilandasi kejujuran, integritas, dan keberpihakan pada rakyat banyak.
“Jika ingin bersaing, bersainglah secara sehat demi kemajuan daerah. Kita harus menjadi orang-orang yang pintar dan bijak, bukan justru ikut-ikutan menyebarkan kebencian dan isu murahan. Kritis boleh, tapi harus berimbang. Kritis tanpa data hanya akan menunjukkan betapa rendahnya nilai dari apa yang kita sampaikan,” tutupnya.
