SORONG, mediabetewnews.com – Setelah bertemu dengan masyarakat dan pemuda di Kampung Manyaifun, dan Kampung Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat para Wakil Rakyat di DPRP Papua Barat Daya tentu berpikir langkah taktis guna mengatasi dampak dari dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 4 Perusahaan Tambang Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat.
Beberapa opsi langsung dipikirkan oleh Anggota Dewan yang tergabung dalam Gabungan Komisi di DPRP Papua Barat Daya untuk bisa memecahkan masalah. Tujuan utama tentu saja, Anggota Dewan ingin masyarakat terutama pemuda dan pemudi tetap tenang.
Salah satunya opsi datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRP Papua Barat Daya, Syahrullah Salaten yang berasal dari Fraksi Persatuan Nurani Indonesia.
Syahrullah Salaten dalam dialog dengan Manajer Comdev and External Relation PT Gag Nikel, Rudy S. Sumual sempat menanyakan apa masih di mungkinkan buat PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Aneka Tambang (Antam) untuk bisa menerima 50 lebih pemuda dan pemudi asal Kampung Manyaifun yang terdampak akibat dicabutnya IUP dari PT. Mulia Raymond Perkasa.
“Pertanyaan saya simpel saja, apakah PT Gag Nikel masih masih memerlukan tambahan tenaga kerja, sehingga bisa memprioritaskan kesempatan kepada pemuda dan pemudi dari Kampung Manyaifun yang terdampak dari dicabutnya IUP PT Mulia Raymond Perkasa, ” kata Syahrullah Salaten kepada Rudy S. Samual selaku Manajer Comdev and External Relation PT Gag Nikel yang terhubung melalui video conference, Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 20.00 WIT.
Pertanyaan simpel dari Syahrullah Salaten yang berasal dari Dapil Kabupaten Raja Ampat ini lalu dijawab oleh Rudy Samual, namun belum sepenuhnya memuaskan. Sebab Rudy Samual tidak bisa memberi jawaban yang memberi kepastian.
Padahal pendirian Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945 yakni sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat , sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha dan mendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.
Meski telah ada upaya dari PT Gag Nikel sesuai tuntutan Kepmen ESDM tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilakukan. Seharusnya, PT Gag Nikel sebagai perusahaan BUMN bisa ikut memecahkan solusi atas dampak dari dicabutnya 4 IUP Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat. Meskipun PT Gag Nikel sendiri masih menunggu dicabutnya surat penghentian sementara operasi dari Menteri ESDM RI.
Rudy Samual katakan keberadaan karyawan di PT Gag Nikel sendiri sudah over kapasitas. Namun manajemen PT Gag Nikel akan coba pula berdiskusi dengan beberapa perusahaan kontraktor yang turut digandeng untuk melihat kebutuhan tenaga kerja.
“Tentu permintaan dari bapak dan ibu Dewan akan kami diskusikan terlebih dulu dengan seluruh direksi dan perusahaan yang memiliki ikatan kontrak dengan PT Gag Nikel. Namun saya tidak bisa memberikan harapan, ” kata Rudy Samual.
.Sementara di waktu dan tempat berbeda, Arifin sebagai Anggota Fraksi Persatuan Nurani Indonesia yang ikut pula dalam kunjungan kerja Gabungan Komisi di DPRP Papua Barat Daya ke Kabupaten Raja Ampat melihat bahwa PT Gag Nikel telah berupaya untuk merekrut tenaga kerja dari Kampung Gag.
“Terkait rekrutmen tenaga kerja, saya lihat sudah lumayan dari PT Gag Nikel sendiri yang banyak merekrut putra dan putri dari PT Gag sendiri. Walaupun ada beberapa kontraktor yang mendominasi diluar dari Pulau Gag, ” kata Arifin di Pelabuhan Marina, Kota Sorong, Minggu (15/6/2025).
Menurut masyarakat sekitar dan dari PT Gag sendiri, ungkap Arifin, pernah merekrut tenaga kerja dari pemuda dan pemudi Kepulauan sekitar, tetapi mereka tidak konsisten bekerja.
“Ini penyampaian dari beberapa karyawan PT Gag dan masyarakat di Pulau Gag. Bahwa PT Gag pernah merekrut pekerja dari pulau di sekitar Gag. Namun realitanya, mereka terkadang hanya bekerja 2 sampai 3 bulan saja, kemudian berhenti, ” ucap Arifin.
Padahal sebagai Perusahaan, lanjut Arifin, selalu konsisten beroperasi, karena perusahaan dituntut untuk terus mengejar target produksi. Dikarenakan tidak bertahannya rekrutmen tenaga kerja lokal di sekitar pulau Gag, sehingga membuka peluang bagi tenaga kerja dari Sorong.
“Kondisi itulah yang membuat terbuka peluang masuk tenaga kerja dari daerah luar, contohnya dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan dari luar Sorong. Tapi pada prinsipnya bagi saya kehadiran PT Gag inikan untuk masyarakat di Papua Barat Daya, sehingga bila rekrutmen tenaga kerja dari Kabupaten dan Kota Sorong mendominasi itu tidak masalah, kecuali bila KTPnya dari daerah di luar Sorong itu yang kita persoalkan, ” tutur Arifin.
DPRP Papua Barat Daya, kata Arifin, berharap keberadaan perusahaan bisa memberi asas manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai perusahaan hadir tapi manfaat justru di rasakan oleh daerah lain, ” ucap Arifin.
Sementara Syahrullah Salaten sendiri sebenarnya memiliki impian untuk masuk dalam panggung politik di DPRP Papua Barat Daya bisa melakukan pemberdayaan ekonomi mikro buat masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.
“Saya masuk di Dewan ini untuk memperjuangkan pemberdayaan ekonomi mikro yang berbasis pada usaha keluarga, ” kata Syahrullah Salaten.
Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis usaha mikro keluarga ini, Syahrullah Salaten katakan akan terus diperjuangkan.
