Kota Sorong, mediabetewnews.com – Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun Anggaran 2025, triwulan I hingga bulan Mei belum ditransfer ke Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini tentu saja mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana Otonomi Khusus (Otsus).
Setelah mengikuti pemaparan dari Koordinator Otsus Kemendagri dalam Musrembang Provinsi Papua Barat Daya dapat disimpulkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana otsus di Provinsi Papua Barat Daya.
” Kami nilai proses ini dapat menghambat dikarenakan mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan regulasi penyaluran anggaran Otsus. Ini juga berdampak pada penyerapan anggaran Otsus serta pergerakan ekonomi di daerah,” ujar Ketua Fopera Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie, Selasa, 20 Mei 2025.
Yanto Ijie menyebut, seharusnya pimpinan OPD beri dukungan penuh kepada Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nasrau,
” Kita ikuti pemaparan dari Koordinator Otsus Kemendagri bahwa anggaran Otsus di PBD belum ditransfer karena masih ada beberapa OPD pengelola Otsus belum masukan RAP Otsus,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar kedepan harusnya ada pelatihan pembuatan RAP dan pelaporan Otsus yang melibatkan seluruh OPD pengelola Otsus.
” Kami juga menyarankan bapak gubernur melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD dan staf pengelola Otsus. Jika tidak mampu agara segera di ganti tujuannya untuk memcari SDM yang siap beradaptasi dengan setiap perubahan regulasi,” kata Yanto Ijie.
Yanto Ijie menambahkan, gubernur dan wakilnya membawa visi besar membangun Papua Barat Daya sehat, cerdas dan produktif serta damai. Tapi kalau tidak di dukung oleh kualitas SDM aparatur yang baik-baik saja mimpi besar itu menjadi sia-sia.
Untuk itu, kami ingatkan bahwa rakyat di bawah sedang menunggu kehadiran pemerintah melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Otsus. (edi)
