Kota Sorong, mediabetewnews.com – Pendidikan gratis masih menjadi prioritas utama di enam Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Bagaimana tidak, Bupati dan Wali Kota yang hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Rylich Panorama Hotel, Selasa, 11 Maret 2025 sepakat memprioritaskan pendidikan gratis mulai dari jenjang pendidikan TK hingga SMA di Papua Barat Daya.
Dalam musrenbang tersebut masing-masing kepala daerah menyampaikan pemaparannya terkait program pendidikan gratis.
” Sekolah gratis telah kita berlakukan sejak 12 tahun yang lalu. Sejak 7 tahun yang lalu kita telah pula siapkan angkutan berupa bus gratis,” kata Wakil Bupati Sorong H. Sutedjo.
Setedjo menambahkan, selain pendidikan gratis, pemkab Sorong pun telah memberikan seragam gratis kepada siswa sejak lima tahun yang lalu.
Pada kesempatan yang sama Wali kota Sorong, Septinus Lobat dalam paparannya berjanji menjadikan pendidikan gratis sebagai prioritas utama selaras dengan program prioritas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau.
” Tahap awal akan kita terapkan di 72 sekolah negeri mulai dari jenjang TK hingga SMA. Jadi, untuk sekolah negeri tidak ada lagi yang bayar,” kata Wali Kota Sorong, Septinus Lobat.
Lebih lanjut Septinus Lobat mengatakan, khusus sekolah swaata diberikan afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP).
” Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan karena telah mengirim Gubernur yang sangat memahami Papua Barat Daya,” ujarnya.
Septinus Lobat mengaku bahwa pencanangan pendidikan gratis di kota Sorong secara resmi dilaksnakan bulan Mei akan 2025.
Berbeda dengan yang disampaikan Bupati Raja Ampat, Orideko Irianto Burdam. Pihaknya baru sebatas mengadakan rapat bersama sekda dan OPD dalam rangka melaksanakan pendidikan gratis dari TK sampai SMA di Kabupaten Raja Ampat.
Orideko Burdam menegaskan, tidak ada alasan pendidikan gratis harus bisa dilaksanakan di Raja Ampat mengingat APBD Raja Ampat cukup mrmbiayai itu.
Sementara Gubernur Elisa Kambu menekankan program pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan Mei 2025.
” Program pendidikan diberlakukan tanpa ada diskriminasi atau membeda-bedakan tegasnya.
Orang nomor satu di Papua Barat Daya itu mengingatkan, program ndidikan gratis harus di dukung dengan data, jumlah siswa itu ada berapa sehingga kita bisa hitung sama-sama.
” Kita tidak boleh membeda- bedakan karena yang di didik di sekolah negeri dan swasta itu anak-anak bangsa, anak Papua. Jadi, tidak boleh ada diskriminasi di situ,” kata Elisa Kambu.
Elisa Kambu berharap, tidak ada lagi pungutan pembayaran uang pendaftaran dan sumbangan pembangunan kepada calon siswa di tahun ajaran baru. (Edi)
