Kota Sorong, mediabetewnews.com – Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat Region Papua yang diinisiasi oleh Greenpeace, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Solidaritas Masyarakat Adat digelar di Rylich Panorama Hotel, Kamis, 31 Juli 2025.
Kegiatan dihadiri pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) perwakilan DPR Papua Barat Daya serta masyarakat adat.
Saat membuka kegiatan konsultasi publik Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 negara telah ikut mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat.
Wakil Gubernur menyebut bahwa pengakuan telah ada di konstitusi, namun belum hadirnya UU secara khusus dan eksplisit yang mengatur masyarakat adat tentu membuat kekosongan hukum.
Terjadinya kekosongan hukum membuat terjadinya peristiwa perampasan wilayah adat, kriminalisasi warga pemilik ulayatserta marjinalisasi masyarakat.
Diakui oleh Ahmad Nausrau bahwa pihaknya menyadari di tanah Papua hingga kini masih menghadapi banyak konflik, diantaranya ekspansi industri dan perubahan fungsi tata ruang yang mengabaikan nilai-nilai lokal.
” Hadirnya pembangunan saat ini mengancam eksistensi masyarakat adat di seluruh tanah Papua nanti,” katanya.
Ahmad Naiarau menambahkan, laju ekspansi pembangunan di Papua justru mengancam keberlangsungan dari kehidupan masyarakat adat di daerah ini.
Ia berharap kedepan masyarakat adat diprioritaskan agar negara juga mengakuinya lewat peraturan.
Sementara itu, Ketua AMAN Sorong Malamoi Torianus Kalami mengatakan, gerakan ini juga di dukung 48 koalisi di dalam dan luar negeri termasuk AMAN dan Greenpeace.
Pria yang akrab disapa Tori itu menyebut, RUU MHA ini menjadi mimpi panjang, 10 tahun tak kunjung disahkan oleh pemerintah pusat.
“Kedepan bisa menghasilkan titik temu agar RUU masyarakat adat segera disahkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Penulis : Edi
