Kota Sorong, mediabetewnews.com – Kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong yang pro terhadap masyarakat harusnya di dukung oleh semua pihak.
Terlebih lagi kebijakan pendidikan gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong, perlu mendapat dukungan semua pihak.
” Sekalipun hal itu telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, tetapi harus diwujudnyatakan oleh pemimpin yang ada di daerah,” kata Juru Bicara Forum Deklarator Provinsi Papua Barat Daya, Aristoteles Kambu, Selasa, 20 Mei 2025.
Lebih lanjut menurut Aristoteles Kambu bahwa kolaborasi kebijakan antara Gubernur Papua Barat Daya dan Wali Kota Sorong sangat bagus sekali. Artinya, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Diakuinya bahwa benar turunan dari UU Otsus yaitu PP 106 mengamanatkan pendidikan gratis terlebih bagi Orang Asli Papua (OAP). Namun, untuk kota Sorong sendiri, sudah dua kali pergantian kepemimpinan, baru kali ini Wali Kota Septinus Lobat dapat mewujudkan pendidikan gratis.
Padahal, sebelumnya sudah banyak masukan dari masyarakat agar diberlakukannya program pendidikan gratis. Hanya, Septinus Lobat yang mampu mengeksekusi kebijakan tersebut.
” Kita harus bergandengan tangan memberikan support kepada pemprov PBD dan pemkot Sorong,” kata Aristoteles Kambu.
Ia berharap, tidak hanya pendidikan gratis, program-program lainnya yang pro terhadap rakyat harus di dukung oleh semua pihak.
” Kalau ada pihak yang kemudian menilai bahwa pendidikan gratis memang sudah harus ada di Papua benar. Tapi kembali lagi kepada pemimpinnya, mau melaksanakan atau tidak,” ujar Aristoteles Kambu.
Ia juga berharap, kebijakan yang pro terhadap rakyat harus di dukung oleh semua pihak.
” Kita harus menjaga korelasi antara semua sehingga keharmonisan di kota Sorong maupun Papua Barat Daya dapat terus terjaga,” tutupnya. (edi)
