SORONG, mediabetewnews.com – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah, Selasa (17/9/2025). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Aimas ini diikuti oleh aparat kampung, tenaga pendidik, dan jajaran dinas terkait.
Pendataan ini mencakup anak usia sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan kesetaraan. Tujuannya jelas memastikan setiap anak di Kabupaten Sorong teridentifikasi status pendidikannya, apakah masih bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Andreas Taa menegaskan pentingnya kegiatan ini. “Melalui Bimtek ini, kita ingin melahirkan data yang valid dan akurat. Data inilah yang akan menjadi barometer langkah kebijakan pemerintah ke depan, agar tidak ada lagi anak usia sekolah di Sorong yang tercecer tanpa pendidikan,” ujarnya.
Dalam dunia pendidikan, data bukan sekadar angka. Data berfungsi sebagai peta jalan yang membantu pemerintah menyusun strategi tepat sasaran. Dengan mengetahui berapa banyak anak yang tidak sekolah, di mana mereka tinggal, dan apa kendalanya, pemerintah bisa menyusun intervensi yang sesuai mulai dari pemberian beasiswa, program sekolah terbuka, penyediaan guru di daerah terpencil, hingga dukungan sarana prasarana belajar.
Bupati Sorong, Johny Kamuru dalam kesempatan yang berbeda menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci mencetak generasi emas Papua Barat Daya. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak di Kabupaten Sorong yang kehilangan hak dasar mereka untuk bersekolah. Itulah sebabnya, data ini sangat penting agar langkah pemerintah lebih terarah,” pesan salah satu putra terbaik moi yang saat ini memimpin Kabupaten Sorong.
Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen menjadikan hasil Bimtek ini sebagai dasar kebijakan jangka menengah dan panjang. Program afirmasi bagi anak dari keluarga kurang mampu, pembukaan akses pendidikan alternatif di kampung-kampung terpencil, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi bagian dari tindak lanjut yang akan ditempuh.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat akan terus didorong, termasuk dalam hal pembiayaan dan distribusi tenaga pengajar. “Pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan guru, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita bersama. Orang tua, masyarakat kampung, tokoh adat, hingga pemerintah, semua harus ikut serta,” tambah Kepala Dinas.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal terwujudnya basis data pendidikan yang lebih solid di Kabupaten Sorong. Dengan begitu, setiap anak usia sekolah akan terpantau, dan intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ke depan, pendataan ini bukan hanya untuk memetakan masalah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi program pendidikan. Dengan fondasi data yang kuat, Kabupaten Sorong diharapkan mampu mempercepat pencapaian pemerataan pendidikan dan melahirkan generasi muda Papua Barat Daya yang siap bersaing di tingkat nasional.
PENULIS : ADR/JASON
