SORONG, mediabetewnews.com – Menanggapi permasalahan yang saat ini lagi viral di berbagai media sosial maupun pemberitaan media online nasional dan local membuat Perempuan asli Papua yang tergabung dalam FOR Papua ikut angkat suara.
“Kami perempuan asli Papua yang tergabung dalam organisasi FOR Papua meminta kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut ijin pertambangan dari perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat terlebih khusus di Kampung Manyaifun, Kampung Batanpele dan Pulau Kawe karena akan merusak destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Raja Ampat, Papua bahkan Indonesia,” tegas Ketua FOR Papua, Karolin Mayor/Weiber yang didampingi Sekretarisnya, Petronela Korwa dan dua anggotanya Hesty Wutoy dan Herince Rumi kepada media ini, Sabtu 7 Juni 2025.
Dikatakan Karolin, wisata Raja Ampat bukan lagi menjadi asset dan icon Masyarakat Raja Ampat saja tetapi sudah menjadi icon Indonesia bahkan sudah masuk dalam Kawasan yang dilindungi oleh lemba PBB, Unesco.
“Oleh karena itu kami perempuan asli Papua sangat tidak setuju kalau ada tambang di Raja Ampat karena sejak kabupaten Raja Ampat berdiri Masyarakat tidak mengandalkan tambang tetapi berharap dari laut dan keindahan alam dan dua sektor itu yang dijadikan sebagai sektor unggulan bukan sektor pertambangan,” ujar Karolin.
Dikatakan Karolin, bukan itu saja tetapi Proyek Strategi Nasional (PSN) berbasis kelapa sawit yang juga akan dibuka di Kabupaten Sorong dengan tegas FOR Papua tolak karena akan berdampak buruk bagi hutan adat Papua.
Lanjut Karolin, kehadiran PSN yang berbasis Kelapa Sawit di Papua Barat Daya terlebih khusus di wilayah Kabupaten Sorong kami menilai tidak akan berdampak positif bagi Masyarakat adat tetapi lebih banyak dampak buruknya bagi Masyarakat sehingga PSN tidak cocok untuk dibangun di Papua Barat Daya.
“Hutan dan tanah adalah mama bagi kami orang Papua karena hutan merupakan tempat mencari hidup bagi Masyarakat adat, jadi apabila hutan di bongkar maka sama saja dengan telah membunuh mama orang Papua karena tidak ada lagi tempat untuk mencari makan karena tanpa PSN juga orang Papua masih hidup,” ungkap Karolin.
Ditambahkan Karolin, bukan itu saja, areal yang akan dijadikan sebagai PSN sudah pasti merugikan Masyarakat karena seluruh potensi yang selama ini dijaga masyarakat seperti kayu dan berbagai potensi sumberdaya alam yang ada akan diambil oleh Perusahaan tersebut dan Masyarakat akan menonton dan tidak dapat berbuat apa=apa karena semua itu sudah dilepas kepada perusahan.
Oleh karena itu atas nama Masyarakat adat Papua kami Perempuan asli Papua yang terganbung dalam FOR Papua meminta kepada gubernur Provinsi Papua Barat untuk tidak menanggapi dan merespons surat yang meminta dukungan karena apabila sampai itu terjadi sama saja dengan kita menjual mama kita sendiri.
