SORONG, mediabetewnews.com – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Senator Paul Finsen Mayor mendukung program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Walikota Sorong, Septinus Lobat. Pernyataan ini disampaikan Senator Paul Finsen Mayor kepada awak media di kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, J”umat 7 Maret 2025.
“Yang terpenting adalah pendidikan gratis karena pendidikan gratislah yang membuat orang bisa pergi sekolah ketika sampai di sekolah bisa makan tapi kalau pendidikannya tidak gratis otomatis dia tidak ke sekolah dan juga tidak makan bergizi gratis,” ujar Senator Paul.
Menurut Senator Paul, koloborasi pendidikan gratis dengan makan bergizi gratis merupakan program yang patut didukung dan diapresiasi karena makan bergizi gratis adalah program Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden, Gibran Rakabumingraka.
Dikatakan Senator Paul, sebagai anggota DPD RI di Komite I yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan HAM, pertahanan keamanan dan bermitra dengan 15 kementerian serta 28 lembaga negara sertingkat menteri seperti Jaksa Agung, KPK, Kapolri, Panglima TNI, BIN, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, DKPP dan lain-lain marus memberikan apresiasi penuh dukungan penuh kepada pak Gubernur Papua Barat Daya dan Pak Walikota Sorong untuk pendidikan gratis dan makan bergizi gratis.
“Saya sebagai anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya mendukung penuh program Pendidikan gratis dan makan bergizi gratis beserta para pimpinan lembaga baik Dewan Adat Papua, Forum Perempuan Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya, Generasi Muda Pejuang Hak Adat (GEMPHA) Papua memberikan dukungan penuh untuk kedua program tersebut dan kami pasti support kami pasti dorong serta kita pasti kampanyekan untuk pendidikan gratis dan bahkan makan bergizi gratis,” jelas Senator Paul.
Ketika ditanya terkait dengan adanya beberapa daerah yang menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) kata Senator Paul, itu karena ada beberapa alasan, pertama karena daerah tersebut tidak ada program pendidikan gratis makanya mereka bilang lebih baik pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis.
Yang kedua lanjut Senator Paul, ada pengaduan ke Dewan Adat Papua, Forum Perempuan Asli Papua dan GEMPHA dan semua laporan itu disampaikan ke saya bahwa mereka agak keberatan kalau itu dikelola oleh pihak keamanan baik TNI maupun Polri.
“Sampai hari ini pun saya masih cari dasar hukumnya apa karena sebenarnya harus dikelola oleh eksekutif langsung atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemda atau langsung dari badan gizi tapi non militer,” ungkap Senator Paul.
Dikatakan Senator Paul, tapi sebenarnya yang penting itu pendidikan gratis. Kalau pendidikan gratis jalan secara otomatis anak-anak kita bisa makan bergizi gratis di siang hari. (jason)
